Ada yang menarik dari sosok Jendral Polisi yang satu ini. Kontroversial. Betapa tidak. Dia mampu membalikkan opini masyarakat Indonesia dalam sekedip mata dari public-enemy menjadi public-hero.
Banyak juga suara-suara yang masih menyangsikannya. Termasuk mempertanyakan motifnya dalam membongkar markus di ‘rumahnya’ sendiri, yaitu institusi Polri.
Untuk itu mari kita telisik track-record atau rekam jejaknya. Di bawah ini saya kutip dari http://www.kompasiana.com/bocahndeso yaitu suatu artikel yang berjudul “Susno, Maskot TNI Polri di 2014” yang ditulis oleh penulis dengan nick-name ‘bocah ndeso’.
“…..Berkait untuk mengetahui rekam jejaknya Susno saat menjabat sebagai Kapolda Jabar, maka salah satunya cara untuk menelusurinya dapat dilihat dari pemberitaan media massa.
Salah satu media massa yang tepat untuk ditelusuri adalah surat kabar Pikiran Rakyat, mengingat koran ini merupakan salah satu media cetak daerah yang cukup diperhitungkan untuk liputan wilayah propinsi Jawa Barat.
Beberapa cuplikan pemberitaannya yang masih dapat ditelusuri, diantaranya adalah sebagai berikut :
…..Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji akan mencopot jabatan kapolsek dan kapolres yang membiarkan peredaran minuman keras (miras) di wilayahnya. Ancaman pencopotan dikemukakan kapolda menyusul tragedi pesta miras di Indramayu yang menewaskan 17 orang.
“Saya tidak ingin pejabat polisi membiarkan wilayahnya menjadi peredaran miras. Saya prihatin sekali dengan peristiwa di Indramayu”, ujar Kapolda.
Kapolda menuturkan, bila ditemukan ada warung yang masih bebas menjual miras siap-siap saja dicopot dari jabatannya.
Kapolsek dinilai paling bertanggung jawab, sebab merupakan rantai komando terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sedang Kapolres merupakan perwira pembinanya.
Ancaman pencopotan, sebelumnya juga diungkapkan Kapolda Susno saat buka puasa bersama di Polwil Cirebon. Intinya, kapolda meminta seluruh wilayah Jabar terbebas dari peredaran miras secara liar dan bebas.
Kapolda juga sempat menyinggung soal kedisiplinan anggota polisi di lingkungan Polda Jabar terkait keberadaan miras. Kembali ancaman dikemukakan, kali ini kepada anggota polisi yang ketahuan suka menenggak miras atau mabok-mabokan.
Ditegaskan, kepangkatan anggota polisi yang ketahuan mabok-mabokan akan ditangguhkan atau bahkan diturunkan kepangkatannya. Hal sama untuk tindakan tercela lainnya, termasuk apabila terlibat kriminalitas.
“Saya tidak mau dengar ada polisi ribut dengan isteri karena pengaruh miras. Sanksi bagi polisi yang kerjanya mabok-mabokan di sel selama 100 hari dan kenaikan pangkatnya ditunda”, kata dia menandaskan…..
…..Mustahil Jabar menjadi ‘Provinsi Agamis’ apabila para pejabat pemerintah dan swastanya masih bermental korup dan melakukan praktik korupsi.
Karenanya, korupsi harus diberantas secara tuntas, dan mesti dimulai dari jajaran pemerintahan teratas di Provinsi Jabar.
“Pungli atau korupsi di kepolisian di Jabar mustahil diberantas, kalau kapoldanya masih membiarkan pungli dan menerima setoran anak buah. Karena itu, seorang kapolda, kapolres, dan kapolsek harus memberi contoh nyata tidak korup. Dengan begitu, barulah anak buahnya akan mencontohnya”, kata Kapolda Jabar, Irjen Pol. Susno Duadji, S.H.,M.H.,MSc dalam diskusi terbatas Focus Group Discussion (FGD) di ruang serba guna (RSG) Unpad, Jln. Dipati Ukur, 35 Bandung…..
…..Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc., mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat polres hingga polda.
Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul 16.00 WIB.
Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit.
Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya ‘galak’ dan ‘menyentak’. Saking ‘galaknya’, anggota Satlantas harus ditanya dua kali tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut.
Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya).
“Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani”, tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.
Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli.
“Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan”, kata suami dari Ny. Herawati itu.
Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke pimpinan teratas.
Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi…..
…..Para pejabat di Jawa Barat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, harus siap-siap menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, sejak tampuk pimpinan Polda Jabar dipegang Irjen Pol. Susno Duadji, seluruh kasus korupsi yang pernah tercatat di Polda Jabar, terdaftar juga di KPK.
“Kita membuka kembali kasus-kasus yang sempat mengendap. Semuanya kita data kembali. Dan saya harus melaporkan progressnya setiap bulan kepada KPK”, tutur Susno kepada wartawan, di Mapolda Jabar, Senin (30/6)…..
…..Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.E.,S.H mengimbau pemimpin di Jabar harus mulai mengubah dirinya dengan tidak menjadi beban rakyat.
Oleh karena itu, mulai sejak sekarang para pemimpin terutama di instansi pemerintah mengurangi seremoni atau prosesi yang kurang penting dan menyedot dana besar.
“Mental pemimpin harus diubah dari minta dilayani menjadi melayani masyarakat. Karena, sudah bukan waktunya lagi rakyat melayani pemimpinnya. Rakyat memilih pemimpin untuk dipimpin, bukan harus melayaninya”, kata Susno Duadji dalam acara talk show Sepekan Kajian Ilmu yang diadakan Forum Ustadzah Bandung Timur (Fasbit) di masjid Agung Rancaekek, Kab. Bandung, Selasa (2/9).
Menurut Susno Duadji, apabila pemimpin itu sering mengadakan seremoni maka sejumlah dana akan tersedot untuk hal tersebut.
Padahal semestinya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa diefesiensikan sehingga pembangunan di berbagai bidang dapat terealisasi seoptimal mungkin.
“Contoh, seorang kapolda di Jabar sudah bukan zamannya minta dilayani, seperti dibayarkan hotelnya dan apalagi minta uang setoran. Karena, budaya itu merupakan cikal bakal korupsi. Betapa tidak, dari mana seorang kapolsek dapat uang buat setoran dan membayar akomodasi atau seremoni, kalau bukan dari cari duit ke rakyat. Artinya, terjadilah pungli dan korupsi sejenisnya. Ini harus dihentikan”, ungkap Susno Duadji.
Berkaitan dengan adanya acara yang digelar Fasbit di Masjid Agung Rancaekek, Susno Duadji memberikan pujian karena hal itu sudah sejak lama ditunggu-tunggu. Alasannya, sejak awal diamanahkan sebagai Kapolda di Jabar, dirinya sudah membangun komitmen untuk dekat dengan rakyat.
“Caranya ialah bukan dengan saya didatangi rakyat, tetapi saya mendatangi rakyat. Ini forum para ustadzah di Fasbit suaranya murni, keluh kesah, curhat rakyat. Kalau di seremonial atau acara pemerintahan yang ada pejabat pemerintahan, itu semuanya basa-basi, membagus-baguskany pernyataan dan sikap. Saya senang dengan suara rakyat seperti ini, Karena menjadi inspirasi dan pencerahan bagi saya”, tutur Susno…..
…..Polda Jabar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan melakukan upaya paksa untuk untuk mendatangkan berkas pajak terkait kasus markdown pajak.
Langkah itu diambil karena Polda Jabar menilai Departemen Keuangan tidak kooperatif dalam membantu Polda mengungkap kasus itu.
Anggapan tersebut muncul setelah Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji, membaca surat jawaban Menteri Keuangan terkait izin pemeriksaan berkas pajak.
“Surat itu saya terima kemarin pagi (Kamis 3/7) setelah menunggu satu bulan lebih. Tapi dokumen (pajak) yang saya minta belum juga diberikan. Isi surat Menteri hanya statement mendukung dan angin surga. Saya jadi heran dan ragu dengan komitmen Menkeu dan Dirjen Pajak yang katanya mau membersihkan aparat pajak”, kata Susno di Mapolda Jabar, Jumat (4/7)…..
Demikianlah beberapa berita yang berhasil ditelusuri. Tentu masih lebih banyak lagi berita yang lainnya yang belum berhasil ditelusuri……..” ( Dipetik dari polhukam.kompasiana.com/13-04-2010/Susno, Maskot TNI Polri di 2014/.
Dari arsip-arsip pemberitaan tersebut berarti sebenarnya Jendral Susno telah memulai reformasi pada dirinya dan jajarannya jauh hari sebelum peristiwa markus yang menggemparkan ini.
Namun kita juga patut mengapresiasi kinerja Kapolri khususnya dan jajaran Mabes Polri secara keseluruhannya dalam merespon perihal adanya laporan makelar kasus ini. Kepolisian telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah ini. Bravo untuk Polri dan juga bravo untuk Kapolri.
Nah sekarang bagaimana pendapat Anda jika Susno Duaji dicalonkan menjadi Ketua KPK ? Atau bahkan Calon Presiden RI untuk pemilu 2014 mendatang ? Setujukah Anda ?
Kayaknya jika tren-nya demikian terus maka berlomba-lombalah parpol untuk melamarnya menjadi kandidat presidan atau paling tidak wakil presidenlah. Andai pemilu digelar sekarang, maka partai politik manapun yang mau mengusung Pak susno jadi maskot bakal mampu meraih suara besar. Betul nggak ? Bagaimana pendapat Anda ?…..
Ditulis oleh Tiknan Tasmaun 
