KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA : tuntutan sejarah


JASMERAH : jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian ungkapan yang pernah didengangkan Bapak Presiden Sukarno pada waktu menjelang kelengserannya. Mengapa sejarah menjadi penting dalam kehidupan berbangsa ? Karena dengan berkaca dari sejarah kita bisa melihat ‘kocobenggolo’ sehingga tidak tersesat arah.

Karena itu mohon kepada pemerintah pusat untuk tidak ‘mengutak-atik’ keistimewaan DIY. Pertama, karena memang konstitusi RI mengakomodasi hal itu. Jika kita menghilangkan status istimewa suatu daerah yang sudah menjadi haknya sejak republik ini berdiri maka rombak dulu konstitusi negara.

Yang berikutnya adalah faktor sejarah. Tidak lama setelah proklamasi berkumandang maka Ngerso Dalem Ingkang Sinuhun Sultan HB ke IX bersama Adipati Paku Alam mengeluarkan maklumat ( setingkat dekrit kepala negara) yang isinya mengintegrasikan wilayah masing-masing kedalam RI. Di dokumen itu disebutkan bahwa hubungan antara DIY dengan Pusat akan berlaku secara langsung antara Sultan dengan Presiden RI.

Disamping itu juga sumbang sih DIY terhadap perjuangan RI yang tak ternilai harganya. Sumbangan uang, harta dan dukungan penuh dari pihak keraton terhadap RI yang tak mungkin terlunasi sampai kapanpun.

Sedangkan faktor obyektif yang berlaku saat ini juga. DIY merupakan daerah di Indonesia yang paling aman, tentram dan relatif bersih dari korupsi.

Jika masalah pemilihan langsung yang dipermasalahkan maka menjadi naif hal tersebut. Serahkan saja hal itu kepada masyarakat DIY. Sebenarnya ada contoh di depan mata para petinggi negeri dalam hal kekhususan ini. Di DKI Jakarta saja, karena sifatnya yang khusus tersebut semua wali kota yang ada tidak melalui pemilihan namun penunjukan langsung. Hal itu dibenarkan karena Jakarta merupakan Daerah Khusus. Disamping karena kekhususannya mungkin juga karena jabatan wali kota di jakarta adalah jabatan administratif sehingga tidak memerlukan pemilihan.

Jangan anak tirikan DIY. Papua dan Aceh sudah memiliki undang- undang tersendiri yang mengatur keistimewaannya. DIY juga harus segera dibuatkan undang-undany yang secara formal menjadi payung hukum keistimewaannya. Undang – undang ini tentu saja mengacu kepada UUD yang memang mengakomodai keistimewaan suatu daerah.

Salam, Tiknan Tasmaun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: